BUMDes

“usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.”

Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes…ketentuan ini bersifat mandatory, bukan voluntary. Artinya setipa kabupaten dan desa, diwajibkan oleh pmerintah untuk mengatur hal ikhwal usaha pendirian dan pengelolaan BUMDes di wilayah masing-masing. Jika BUMDes ini diletakkan sebagai suatu komponen revolusi membangun ketahanan nasional dari aspek usaha rakyat, maka pemerintah kota dan kabupaten yang lalai membikin peraturan daerah tentang BUMDes, sama halnya kontra revolusioner. Ketentuan tentang kewajiban meneritkan Perda ini dianggap sangat penting oleh Pemerintah, hingga pasal mengenai hal ini diletakkan pada bagian awal, yakni pasal 2 PERMENDAGRI no. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan, yakni sejak 25 Juni 2010. Nah, mari kita tengok, apakah kabupaten kota ditempat kita berdomisili, telah memiliki perda mengenai pembentukan BUMDes?

Dengan pengaturan dalam permendagri dan perda-perda diatas, selanjutnya Pemerintah Desa membentuk BUMDes, dan mengesahkan pendirian badan usaha tersebut dengan alas hukum berupa Peraturan Desa. Tentu saja pembentukan Perdes dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Daerah. BUMDes dinyatakan dalam Permedagri ini sebagai suatu usaha yang dimiliki dan dikelola pemerintah desa dan masyarakat desa. Betapa demokratisnya ekonomi kerakyatan model ini kan!

Mendagri selaku reprentasi pemerintah dan negara, mensyararkan agar pembentukan BUMDes ini sebagai cerminan ekonomi kerakyatan. Diantara syarat-syarat dimaksud, antara lain;
a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
Selain syarat-syarat diatas, mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui tahap:
a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
d. penerbitan peraturan desa.

Peraturan desa inilah yang menjadi manifesto kehendak politik rakyat dan pemerintah desa dalam menjalankan roda ekonomi desa melalui BUMDes. Untuk menjamin keterlibatan langsung civil society dan kemandirian warga, maka pemerintah mewajibkan agar Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas:
a. penasihat atau komisaris; dan
b. pelaksana operasional atau direksi.
Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud diatas, dijabat oleh Kepala Desa. Ini penting karena bagaimanapun Kepala desa adalah bagian dari entitas desa dan civil society, dan bukan semata-mata wakil pemerintah di desa. Sedangkan Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. direktur atau manajer; dan
b. kepala unit usaha.

Untuk menjamin pula berjalannya organisasi ekonomi ini, maka Pengelolaan BUMDes wajib didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. AD/ART inilah yang menjadi STATUTA organisasi BUMDes. Jika memperhatikan susunan kepengurusan dan fungsi masing-masing pejabat, maka dapat ditafsirkan bahwa BUMDES ini ada kesamaannya pula dengan bentuk BADAN HUKUM dari Badan Usaha ini dapat saja berupa Perseroan terbatas, Comanditer Vetnosschap, Koperasi, maupun Yayasan. Namun karena diakui oleh ketentuan perundang-undangan, maka BUMDes sendiri dapat diperlakukan setara dengan badan hukum, namun bukan badan hukum. Mengapa perlu dipikirkan mengenai bentuk badan hukum ini? Sebab BUMDes dalam perjalanannya akan menjalan usaha ekonomi yang memerlukan pertanggungjawaban baik kepada desa, masyarakat, mapun kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan usaha BUMDes tersebut. Belum lagi apabila dalam menjalankan usahanya, pengurus merasa perlu bekerjasama dengan lembaga-lembaga Pengelola keuangan masyarakat dan permodalan lainnya. Namun demikian, bisa jadi badan usaha ini tidak perlu ber-Badan hukum, meskipun ia bekerja seperti BANK dan seperti KOPERASI. Lalu apa namanya? Ya Lembaga Bukan Bank dan Bukan Koperasi.!!! Pemerintah menyebutnya LKM B3K. Bedasarkan pendataan sebaran LKM B3K sebagaimana diamanatkan dalam inpres 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan,diperintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menginventarisir LKM B3K yang masih beroperasi di perdesaan jumlahnya + 61.400 unit (hampir menyamai jumlah desa di Indonesia). Mengenai legalitas BUMDEs sendiri pemerintah telah cukup menjamin, yakni dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, dan Gubernur Bank Indonesia. Namun yang wajib diingat, jaminan dari pemerintah belum tentu diterima oleh pihak lain manakala kerjasama yang akan dibangun dengan pihak lain tersebut bersifat keperdataan. Disana berlaku azas Pacta Sun Servanda dan kebebasan berkontrak. Yakni, dalam hal anada bekerjasama dengan pihak counterpartner tyersebut, maka kesepakatan keduabelah pihak ini lah yang akan menjadi Undang-undang untuk pihak tersebut, selama kesepakatan itu tidak dilatang oleh undang-undang lainnya.

Jenis Usaha, Permodalan, dan Pertanggungjawaban Publik
BUMDes sebagaimana badan usaha, terdiri atas jenis-jenis usaha, meliputi:
a. jasa;
b. penyaluran sembilan bahan pokok;
c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
d. industri kecil dan rumah tangga.
Jenis-jenis usaha diatas dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
Usaha JASA diatas, dapat saja berupa;
a. jasa keuangan mikro;
b. jasa transportasi;
c. jasa komunikasi;
d. jasa konstruksi; dan
e. jasa energi.
Usaha PENYALURAN SEMBILAN BAHAN POKOK antara lain:
a. beras;
b. gula;
c. garam;
d. minyak goreng;
e. kacang kedelai; dan
f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
Usaha PERDAGANGAN HASIL PERTANIAN antara lain:
a. jagung;
b. buah-buahan; dan
c. sayuran.
Usaha INDUSTRI KECIL DAN RUMAH TANGGA antara lain:
a. makanan;
b. minuman, kerajinan rakyat;
c. bahan bakar alternatif; dan
d. bahan bangunan.

Modal BUMDes berasal dari:
a. pemerintah desa, yakni merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
b. tabungan masyarakat, modal ini diperlakukan sebagai merupakan simpanan masyarakat;
c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yakni anggaran negara yang dikhususnkan berupa dana tugas pembantuan;
d. pinjaman, termasuk diantaranya yakni pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah;
e. kerja sama usaha dengan pihak lain, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.
f. Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Bagi hasil usaha-usaha desa sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha. Nah, secara operasional, bagi hasil ini masih perlu diatur pedomannya dalam Peraturan daerah kabupaten/kota, ditetapkan dalam Peraturan desa, dan ketentuan detailnya dalam AD/ART sebagai pedoman kerja para pengurus dalam menjalankan usaha.

BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga. Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana tersebut dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Namun untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan kerjasama ini, maka diperlukan Persetujuan dari masing-masing pemerintahan desa. Dengan demikian, dalam konteks ini Kepala desa memberikan persetujuannya sebagai kepala desa, dan selaku komisaris/penasehat badan usaha. Meski badan usaha ini adalah badan usaha yang dikelola desa dan masyarakat, namun secara bisnis, permendagri mengatur agar profesionalisme dalam menjalankan usaha tetap diutamakan, misalnay dalam hal adanya kerjasama sebagaimana disebut sebelumnya, maka menurut Permendagri tentang BUMDes ini, Kerjasama usaha desa dimaksud dalam wajib dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. Nah, Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. subyek kerjasama;
b. obyek kerjasama;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban;
e. pendanaan
f. keadaan memaksa;
g. penyelesaian permasalahan; dan
h. pengalihan.

Lasy but not least, dalam Pelaksanaannya, direksi atau sebutan lainnya, wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
Nah..bagaimana? apakah di desa anda sudah berdiri BUMDes? Takut rugi? Khawatir bankrut? Hmm…langs het prikkleldraad van de Orloog…jangn takut menyerempet durinya perang!! Jangan takut rugi…mulailah membangun usaha sendiri di desa anda. Periksa baik-baik, apakah di kabupaten/kota anda telh diterbitkan PERDA mengenai pedoman pembentukan BUMDes? Jika belum, segeralah melakukan komunikasi politik dan advokasi. Usulkan gagasan-gagasan anda kepada Bupati, wakil bupati, sekda, pimpinan SKPD dan Bapeda, atau kepada fraksi-fraksi di perlemen daerah. Pengusaha yang cerdas adalah yang melek politik..!
Wasalam

Tak BerkategoriPermalink

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *


enam × = 30

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>