Mengkritisi Fakta Ketidakadilan Gender

Analisis Gender_2008

Mansour Fakih, dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial menyodorkan beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi di sekitar kita. Pertama, pemerkosaan terhadap perempuan. Pemerkosaan terjadi jika tidak adanya kerelaan (‘mau sama mau’) dari perempuan sebagai obyek (korban). Kedua, kekerasan domestik. Kekerasan ini terjadi dalam lingkungan keluarga (KDRT) dalam wujud tindakan pemukulan dan penyerangan secara fisik terhadap anggota keluarga sendiri. Ketiga, kekerasan dalam bentuk pelacuran. Kekerasan ini terjadi bila para pelacur digunakan sebagai sarana untuk mengeruk  uang. Keempat, kekerasan pornografis. Pornografi secara harafiah berarti tulisan, gambar-gambar, dll, untuk membangkitkan hasrat seksual. Kekerasan ini terjadi bila kaum perempuan dipaksa sebagai obyek untuk membangkitkan gairah seksual dan dituduh sebagai alasan atas pandangan sektarian mengapa pornografi menghancurkan moralitas masyarakat. Kelima, pelecehan seksual. Ciri kekerasan ini yakni penyerangan terhadap kehidupan emosional perempuan. Kekerasan ini ditunjukkan dengan adanya lelucon jorok secara vulgar, penginterogasian perempuan secara paksa tentang kehidupan seksualnya, ataupun mengeluarkan kata-kata kasar terhadap perempuan (Fakih:1997).

Berdasarkan fakta kekerasan di atas dan beberapa bentuk kekerasan menurut Fakih, kita bisa membayangkan betapa banyaknya kekerasan di wilayah kita, namun lepas dari ‘endusan’ publik. Hal ini menunjukkan bahwa ‘ada yang kurang beres’ dengan kaum perempuan kita. Mereka dilecehkan karena fakta kekerasan ini. Ironisnya, banyak kaum perempuan mendiamkan kekerasan yang dialami. Fakta kekerasan dan sikap diam ini terjadi karena beberapa faktor penyebab fakta ketidakadilan gender di NTT ini.

Pertama, budaya patriarki. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai ‘yang dipertuan agung’. Karena itu, kaum perempuan tidak mendapatkan kebebasan untuk berekspresi dan akses terhadap perubahan. Kedua, peranan mediamassa. Pengaruh mediamassauntuk membentuk dan mempertegas perbedaan gender tak dapat kita pungkiri. Mediamassamengkonstruksi pandangan masyarakat kita tentang gender. Misalnya, dalam acara-acara di televisi, perempuan umumnya ditampilkan sebagai manusia lemah. Kelemahannya itu membutuhkan figur laki-laki sebagai ‘dewa penolong’. Dengan kehadiran kaum lelaki, persoalan beres. Ketiga, filsosofi  ‘di ujung rotan ada emas’. Bukan ‘barang baru’ bahwa di NTT  praktek kekerasan sebagai jalan pintas atau satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah masih mendarahdaging. Keempat, minimnya kesadaran tentang gender di NTT. Sungguh sangat disayangkan bahwa gencarnya berita kekerasan gender dianggap angin lalu saja.

Tidak ada tindak lanjut pemerintah sebagai institusi penjamin kesejahteraan masyarakat  untuk menyelesaikan masalah ini. Kelima, budaya belis.Adadua pandangan yang dominan di wilayah ini tentang budaya belis. Pandangan pertama melihat belis sebagai sebuah kearifan lokal. Pandangan ini steril dari ‘muatan-muatan’ lain. Pandangan lainnya, memperlakukan belis sebagai sarana untuk mengeruk keuntungan secara ekonomis.

Akibatnya, pada  kaum perempuan ‘dipasang harga jual yang tinggi’. Mereka adalah barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Keenam, ketidakadilan hukum bagi kaum perempuan. Sering kita menemukan hukum yang terkandung muatan diskriminatif terhadap kaum perempuan. Tentunya masih segar dalam ingatan kita tentang polemik RUU Pornografi yang kemudian disahkan para wakil rakyat di Senayan. UU ini secara eksplisit merendahkan martabat perempuan seolah-olah merekalah penyebab tunggal kemerosotan moral dalam masyarakat.

Menyikapi fakta ketidakadilan gender ini dengan berbagai faktor dan dampak ketidakadilan gender maka tidak ada pilihan lain selain satu opsi: bangkit dan melawan kenyataan ini. Fakta ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan di NTT karena perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan bersama harus berlandaskan pula pada keharmonisan hubungan antara perempuan dan laki-laki di bumi Flobamora ini. Masyarakat NTT bukan hanya dihuni oleh laki-laki saja.

Solusi lain yang perlu ditempuh yakni penjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kaum perempuan dengan membuat UU perlindungan perempuan dan UU yang tidak menyudutkan perempuan.Paraanggota legislatif harus merumuskan UU yang tidak diskriminatif. UU harus menguntungkan kehidupan kaum laki-laki dan perempuan. Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan banyak UU perlindungan terhadap kaum perempuan. Kendalanya ialah tidak ada sosialisasi UU tersebut kepada masyarakat. Kalaupun ada sosialisasi, kualitas dan kuantitas sosialisasi itu tidak seberapa. UU ini  pun mubazir. Sosialisasi memang sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat menyadari  bahaya ketidakadilan gender yang sedang terjadi.

Agar sosialisasi ini tetap berjalan, terstruktur dan terorganisasi dengan baik, kita harus memiliki managemen berspektif gender. Dalam hal ini, kita (terutama pemerintah) harus mengintegrasikan gender dalam setiap kebijakan publik (gender policy). Pengintegrasian ini harus dilakukan dalam semua program dan kebijakan berbagai institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan agama. Sebab itu, perlu usaha untuk mendirikan wadah-wadah perjuangan yang dapat mengakomodir segala protes kaum perempuan terhadap kekerasan itu dan upaya untuk mencapai kesetaraan dengan kaum laki-laki.

*Redemtus Kono (Mahasiswa STFK Ledalero). Pos Kupang, Selasa, 22 Desember 2009.

Pinterest
Rehal (book review), Permalink

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *


1 × enam =

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>